JURNALNUSANTARA.NET – Komite Nasional Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta (Komnas PPLH DIY) menegaskan bahwa segala aktivitas penambangan di kawasan Sungai Progo harus dihentikan. Pernyataan ini disampaikan Ketua Komnas PPLH DIY, Waljito, SH, pada Kamis (30/1/2025), seiring dengan dugaan bahwa aktivitas penambangan menjadi salah satu penyebab ambrolnya Bendungan Srandakan, Bantul.
“Baik yang berizin maupun tidak berizin, segala aktivitas penambangan dengan tegas kami minta dihentikan. Terlebih jika terbukti menjadi penyebab kerusakan lingkungan,” ujar Waljito. Ia menekankan bahwa penambangan berizin harus dihentikan sementara, sedangkan yang ilegal harus ditindak melalui razia dan penegakan hukum.
Sementara itu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, juga menegaskan pentingnya larangan penambangan pasir menggunakan mesin di kawasan Sungai Progo. Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi dampak kerusakan akibat penambangan yang tidak terkendali. “Penting untuk melarang penambangan di area Srandakan hingga ke hilir dan muara laut guna menjaga ekosistem lingkungan,” ujarnya seusai mendampingi Menteri Pekerjaan Umum RI meninjau lokasi ambrolnya Bendungan Srandakan, Senin (27/1/2025).
Di tengah sorotan terhadap isu lingkungan ini, Komnas PPLH DIY baru saja resmi terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DIY. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Teregistrasi Organisasi (SKTO) bernomor 00-34-00/109/X/2024 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Bakesbangpol DIY, Anna Rina Herbranti, ST, MT.
Waljito menyambut baik legalitas ini sebagai bentuk pengakuan atas keberadaan Komnas PPLH DIY di Yogyakarta. “Dengan SKTO ini, kami semakin mantap dalam menjalankan peran kami dalam pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup. Kami berharap dapat bersinergi dengan berbagai pihak untuk menjaga keseimbangan lingkungan,” pungkasnya. (rmd)
