JURNALNUSANTARA.NET – Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Focus Group Discussion (FGD) menanggapi permasalahan dampak kenaikan BBM dan kelangsungan pekerja, pada hari Minggu (18/9/2022) di Warung Konco Ndeso Sleman.
FGD sendiri adalah diskusi terfokus suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai yang dipandu oleh seorang moderator, dan inilah cara cerdas serta elegan yang diambil oleh DPD KSPSI DIY.
Pada kegiatan FGD kali ini, DPD KSPSI DIY menghadirkan pembicara berbobot dari Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Binda) DIY yang diwakili oleh Waka BINDA DIY, Akademisi Fisipol UGM, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.
Sekitar 100 peserta yang terdiri dari pengurus DPD KSPSI DIY dan jajaran, juga DPC KSPSI Kabupaten/Kota se-DIY serta PUK turut hadir dalam acara diskusi tersebut.
Ketua DPD KSPSI DIY, Ruswadi memgatakan, pihaknya memilih mengadakan FGD dalam menanggapi kenaikan harga BBM daripada melakukan demo aksi turun ke jalan.
“Kita memilih mengadakan kegiatan ini karena teman-teman di DIY banyak yang masih pekerja aktif. Jadi kalau diadakan FGD ini akan lebih bermanfaat dan aspirasinya juga bisa kita sampaikan kepada pejabat berwenang yang hadir dan juga ke pemerintah pusat berupa rekomendasi hasil FGD,” ujar Ruswadi.
Dalam FGD tersebut berbagai masukan dan saran dari para pekerja dan buruh yang diwakili oleh KSPSI DIY dan menjadi rekomendasi diantaranya adalah tentang permintaan pembatalan kenaikan harga BBM dan juga usulan pembatalan UU No. 11 tahun 2021 Cipta Kerja.
Selain itu adanya usulan tentang kajian perhitungan UMP dan UMK yang baru saja diputuskan dan diberlakukan agar bisa diatur menyesuaikan dengan dampak kenaikan BBM, serta usulan pengkajian ulang rencana pemerintah yang juga akan menaikkan tarif dasar listrik dan elpiji agar tidak menambah kesulitan masyarakat.
Usulan menarik juga muncul di FGD tersebut yaitu memperluas program penambahan skill ketrampilan masyarakat khususnya pekerja melalui BLK karena pemberian atau pengalihan subsidi melalui program BLT pemerintah dianggap kurang atau bahkan tidak mendidik masyarakat.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Amin Subargus sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh DPD KSPSI DIY dalam menanggapi kenaikan harga BBM dengan mengadakan FGD ini dan bukan melakukan aksi demo turun ke jalanan.
“Sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh KSPSI DIY ini, karena merupakan kegiatan yang positif, ” tuturnya. (rmd)
