JURNALNUSANTARA.NET – Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta (KADIN DIY) Bidang Pariwisata menggelar rapat terbatas pada Jumat (28/2/2025) di kantor KADIN DIY, Jl. Sultan Agung No.8, Yogyakarta. Rapat ini membahas dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD serta wacana pelarangan study tour di Jawa Barat oleh Gubernur Jabar Terpilih, Dedi Mulyadi.
Efisiensi anggaran dipastikan berdampak signifikan terhadap bisnis pariwisata dan transportasi. Berkurangnya kegiatan rapat, seminar, dan acara seremonial di hotel menekan pendapatan sektor perhotelan, UMKM pendukung, serta meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). Di sisi lain, larangan study tour di Jabar juga menuai respons dari pelaku industri wisata, termasuk Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bandung Barat.
Rapat dihadiri oleh WKU KADIN DIY Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Robby Kusumaharta, WKU Bidang Pariwisata, Ir. Arif Effendi, Ketua PHRI BPD DIY, Deddy Pranowo, serta perwakilan ASITA DIY, DPD ORGANDA DIY, serta beberapa pelaku usaha industri pariwisata Yogyakarta.
Menurut Robby Kusumaharta, kebijakan efisiensi dan pembatasan study tour perlu disikapi dengan pendekatan berbasis keilmuan dan budaya Jogja. “Teman-teman harus tetap optimis, namun juga mencari solusi. Ini bagian dari dinamika ekonomi yang memang naik turun,” ujarnya.
“Kita selalu melihat Study Tour dari perspektif biaya, selama ini kita kurang mencermati tentang konten nya bagaimana supaya study tour itu kembali pada makna semestinya tidak semata – mata hanya piknik dan saya rasa teman – teman menyadari itu,” imbuhnya.
Sementara itu, Ir. Arif Effendi menegaskan pentingnya konsolidasi pelaku wisata DIY dalam menghadapi kebijakan ini dan akan terus membantu mengawal.
“Kami melihat masih ada celah dan peluang, misalnya dengan menggandeng ASITA Jawa Barat atau menggarap pasar sekolah swasta dan korporasi. Namun, standar keselamatan tetap harus menjadi prioritas,” jelasnya.
Dalam rapat ini, PHRI DIY juga melaporkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran telah menyebabkan penurunan kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) di Yogyakarta hingga 40%, akibat pembatalan pemesanan acara. Hal ini menjadi perhatian serius bagi KADIN DIY dalam menjaga keberlangsungan industri pariwisata di tengah tantangan ekonomi. (rmd)
