JURNALNUSANTARA.NET – Focus Group Discussion (FGD) menanggapi permasalahan dampak kenaikan BBM dan kelangsungan pekerja yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadirkan narasumber Dr. Hempri Suyatna S.Sos M.Si. dari akademisi Fisipol UGM pada hari Minggu (18/9/2022) di Warung Konco Ndeso Sleman.
Hempri Suyatna selain sebagai dosen di Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM, juga seorang peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM yang fokus terhadap isu-isu ekonomi kerakyatan, khususnya terkait dengan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
Ditemui awak media di sela – sela acara FGD, Hempri sebagai narasumber menyoroti kenaikan harga BBM ini akan memberikan efek domino bagi masyarakat luas terkait dengan biaya transportasi dan biaya biaya yang lain.
“Ini akan menyebabkan para pekerja menjadi rentan dan saya kira ada banyak ancaman – ancaman soal PHK, pengangguran dan sebagainya yang harus disikapi oleh para pekerja dengan baik,” tutur Hempri.
Menurut Hempri beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para pekerja yaitu bagaimana mensiasati kenaikan BBM dengan pengawasan Bantuan Sosial upah bagi para pekerja atau pegawai.
“Jangan sampai kemudian BSU ini menjadi salah sasaran dan para pekerja tidak menikmati itu, ke depan pelibatan dinas dan validasi data menjadi kata kunci dalam rangka mendorong program pemerintah ini agar kemudian dapat tepat sasaran.” imbuhnya.
Langkah yang dilakukan oleh DPD KSPSI DIY melalui acara FGD dampak kenaikan BBM bagi Kelangsungan Pekerja ini sangat baik menurut Hempri, karena merupakan jalur diplomasi dan tidak turun jalan.
“Saya kira langkah KSPSI DIY gelar FGD ini adalah langkah yang menarik dan bagus sekali melalui jalur diplomasi karena KSPSI tidak hanya DIY sendiri tapi seluruh Indonesia sehingga saling terkoordinir dan bisa disampaikan ke pemerintah,” tuturnya.
Menyoroti tata kelola Migas Hempri menyampaikan, bahwa pengelolaan migas harus diperbaiki agar lebih transparan dan adil.
“Jangan sampai muncul lagi istilah – istilah mafia – mafia migas sehingga pertamina harapannya punya porsi yang lebih dalam mengelola dan mendistribusikan migas yang ada di Indonesia,” harapnya. (rmd).
