JURNALNUSANTARA.NET – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Yogyakarta dan DIY melakukan pemantauan harga kebutuhan pangan ke Pasar Kranggan dan Beringharjo pada Kamis, 17 November 2022.
Pemantauan harga itu bagian dari pengendalian inflasi daerah. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memastikan harga-harga kebutuhan pangan sampai kini masih terkendali.
Menurut Penjabat Walikota Yogyakarta Sumadi, kondisi bahan-bahan pokok dari segi harga relatif terkendali walaupun ada sedikit kenaikan, terutama sayur mayur. Harga bahan kebutuhan pokok ada deviasi berkisar Rp1.000 – Rp2.000. Kondisi itu karena permintaan dan penawaran serta pengaruh letak pedagang berjualan.
“Tapi pada prinsipnya untuk harga-harga kebutuhan pokok masih terkendali di Kota Yogyakarta,” ujar Sumadi usai meninjau Pasar Kranggan dan dialog bersama Gubernur DIY di Pasar Beringharjo.
Pemkot Yogyakarta lewat Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta mencatat harga kebutuhan pokok di antaranya beras di kisaran Rp 10.500/kg – Rp 11.000/kg, harga daging ayam broiler sekitar Rp 32.000/kg, daging sapi berkisar Rp 130.000/kg – Rp 135.000/kg dan cabai merah Rp 30.000/kg.
Hanya telur ayam broiler yang mengalami kenaikan menjadi sekitar Rp 28.000/kg dari sebelumnya sekitar Rp 26.000/kg.
Pihaknya menegaskan pedagang, dunia usaha bersama Tim TPID dan masyarakat memiliki tujuan bersama yaitu menjaga kestabilan harga, ketersediaan pasokan bahan pangan di pasaran serta mengendalikan inflasi.
Untuk para pihak berwenang diharapkan wajib berpartisipasi aktif mendukung upaya pemerintah dalam pengendalian harga agar tidak memberatkan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Apalagi belum pulih dari efek pandemi Covid-19.
“Mudah-mudahan para pedagang dan distributor bisa berdialog bersama untuk berkomitmen bersama-sama untuk menjaga kestabilan harga di Yogyakarta dan menjaga inflasi tetap terkendali,” imbuhnya.
Sumadi berharap bantuan biaya distribusi kepada distributor yang digulirkan Pemda DIY bisa dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Pemda DIY memberikan bantuan distribusi untuk bahan pangan kepada distributor dengan nilai Rp 2.000/kg.
“Diharapkan bantuan biaya distribusi itu, harga pangan dari distributor dan pedagang tidak terlalu tinggi agar inflasi terkendali,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut pemda harus mengendalikan inflasi di DIY yang pada kuartal ketiga tahun 2022 mencapai 6,7 persen dan pertumbuhan ekonomi di angka 5,89 persen.
Jadi dengan angka itu, lanjutnya, ada selisih berarti ekonomi di DIY tidak tumbuh serta kenaikan harga dan pertumbuhan ekonomi tidak seimbang. Pihaknya berharap harga-harga kebutuhan bisa dikendalikan agar inflasi di DIY bisa turun. Salah satunya dengan memberikan bantuan biaya distribusi kepada distributor.
“Kami mengambil ruang yang lebih netral, tanpa mengganggu peran yang dilakukan distributor maupun pedagang. Kami akan membantu distributor untuk biaya transport. Jadi biaya transport yang diambil alih pemda itu, tidak masuk hitungan harga satuannya distributor untuk dijual ke pedagang- pedagang di pasar. Dengan kondisi itu saya yakin harga pasti turun karena transport tidak dalam komponen untuk dimasukan dalam harga,” jelas Sultan.
Sultan menyatakan, stok pangan di DIY pada akhir tahun tidak ada masalah. Dicontohkan beras karena produksi beras di DIY sudah di atas kebutuhan. Sultan mengatakan, produksi beras di DIY mencapai sekitar 900.000 ton tapi yang dikonsumsi masyarakat hanya sekitar 667.000 ton.
Hanya saja pada musim hujan, beberapa komoditas tidak bisa tanam seperti bawang merah, sehingga harganya sedikit naik. Namun Sultan HB X menegaskan yang terpenting stok barang ada dan jangan sampai terjadi kelangkaan. (*)
