JURNALNUSANTARA.NET – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengapresiasi penyelenggaraan Musyawarah kerja kota (Muskerkot) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta tahun 2025.

Melalui muskerkot diharapkan kinerja dan pelayanan sosial kemanusiaan PMI Kota Yogyakarta bersama pemerintah akan selalu meningkat lebih baik.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan atas nama Pemkot Yogyakarta menyambut baik dan mengapresiasi, atas penyelenggaraan Muskerkot PMI Kota Yogyakarta.

Menurutnya, kegiatan itu bermanfaat untuk monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan maupun target sesuai dengan visi dan misi dari PMI.

“Harapannya bagaimana PMI ke depan, kita bisa lebih bersinergi. Prinsip kami dari Pemkot Yogyakarta lebih mensuport kegiatan PMI,” ujar Wawan saat membuka Muskerkot PMI Kota Yogyakarta, Minggu (23/2/2025).

Wawan menegaskan, peran dan fungsi PMI sangat besar dalam mendukung pembangunan Kota Yogyakarta, terutama dalam bidang kesehatan dan penanganan bencana.

Misalnya penyediaan darah dan berbagai bantuan kedaruratan dan kemanusiaan saat bencana, maupun pertolongan pertama pada kedaruratan.

Oleh sebab itu, Wawan mengajak pihak terkait mendukung PMI Kota Yogyakarta.

“Kita harus support. PMI menjadi garda depan apabila terjadi bencana seperti banjir dan sebagainya. Menolong korban-korban yang menbutuhkan bantuan dan kebutuhan darah bagi masyarakat,” imbuhnya.

Ia juga berharap melalui Muskerkot itu kinerja dan tanggung jawab PMI bersama-sama dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kemanusiaan, seperti penyediaan darah dan bantuan penanganan bencana lebih baik dari waktu ke waktu.

“Dalam Muskerkot tentu ada evaluasi kerja kemarin, bagaimana perencanaan untuk ke depan dan melaksanakan sesuai dengan tupoksi, sehingga ke depan kami  yakin dengan komitmen pelaksanaan manajemen yang baik tentu PMI Kota Yogyakarta bisa lebih baik,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Tugas (Plt) PMI Kota Yogyakarta Irjen Pol (Purn) Haka Astana menyebut, salah satu kewajiban PMI Kota Yogyakarta adalah mengadakan muskerkot di awal tahun untuk menyusun laporan kegiatan tahun sebelumnya, laporan keuangan, rencana kegiatan dan dukungan anggaran.

Selama ini pendanaan PMI dari sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, bantuan swasta dan dapat menerima bantuan dari pemerintah.

“Pengelolaan pendanaan PMI dilakukan secara tertib, terbuka dan transparan. Mudah-mudahan apa yang kami kerjakan sesuai dengan undang-undang bisa tertib, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Haka.

Sedangkan, Ketua PMI DIY GBPH Prabukusumo berpesan agar merencanakan program-program yang realistis dan disusun dengan sempurna. Semua kegiatan PMI harus dioptimalkan agar bermanfaat banyak bagi masyarakat.

“Saya minta program-program kerja yang realistis tapi disusun sempurna supaya bisa dilaksanakan mendekati sempurna dan manfaatnya jauh lebih besar,” katanya. (*)