ESKALASI ketidakpastian global saat ini harus diakhiri, sebelum rangkaian eksesnya memperluas bencana kemanusiaan akibat terganggunya rantai pasok bahan pangan dan mahalnya harga energi.
Indonesia telah mengambil inisiatif untuk upaya mengakhiri ketidakpastian itu, yang ditandai oleh pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pemimpin Rusia dan pemimpin Ukraina, plus pertemuan dengan para pemimpin negara-negara anggota G-7.
Inisiatif Indonesia itu diwujudnyatakan Presiden Jokowi ketika para pemimpin politik dari negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO (North Atlantic Treaty Organization) di satu sisi, dan pemimpin Rusia di sisi lain, nyaris terjebak dalam kebuntuan komunikasi. Invasi militer Rusia ke Ukraina sudah menempatkan anggota NATO saling berhadap-hadapan dengan Rusia.
Kebuntuan komunikasi sudah dikonfirmasi Putin ketika pada April 2022 dia mengatakan bahwa dialog dengan Ukraina untuk mengakhiri perang sudah buntu. Sementara itu, NATO pun terus memasok peralatan tempur untuk Ukraina. Kebuntuan komunikasi menjadi semakin jelas ketika Kepala Staf Angkatan Darat Inggris, Jenderal Sir Patrick Sanders, pada 19 Juni 2022, mengingatkan pasukan Inggris harus bersiap untuk berperang di Eropa jika perang di Ukraina berlanjut. Pernyataan ini dibalas Rusia dengan ancaman akan menggunakan rudalnya untuk menghancurkan kota London.
Semangat untuk memenangkan dan melindungi kepentingan masing-masing kubu itulah yang menyebabkan terjadinya eskalasi ke ketidakpastian global dengan segala eksesnya. Untuk mencairkan kebuntuan komunikasi itu, Presiden Jokowi pun, sejak Minggu (26/6), harus melakukan perjalanan ke Jerman guna berdialog dan mencari solusi dengan para pemimpin G-7 yang sebagian di antaranya memang anggota NATO. Dari Jerman, perjalanan presiden berlanjut ke Ukraina untuk bertemu Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, di Istana Maryinsky,Kyiv, pada Rabu, 29 Juni 2022. Dari kota Kyiv, Presiden melanjutkan perjalanannya ke Rusia dan tiba di Moskow pada Kamis (30/6) untuk menemui Presiden Putin.
Berpijak pada akar masalah, misi Presiden Jokowi memang tidak mudah. Sebab, keseluruhan masalah bermuara pada agresivitas NATO yang terus memperluas keanggotaannya di benua Eurasia. Agresivitas NATO membuat Rusia tidak nyaman. Bahkan Rusia sudah sampai pada kesimpulan sedang menghadapi ancaman eksistensial. Asumsi ini mendorong Rusia mengembangkan strategi untuk memastikan keamanan dan kedaulatannya, yang salah satunya diaktualisasikan dengan invasi militer ke Ukraina.
Kendati tidak mudah, sebuah inisiatif harus diambil dan dijabarkan demi stabilitas dan kepastian global, serta mencegah bencana kemanusiaan. Inisiatif Indonesia pun disambut positif oleh komunitas global. Sejumlah negara menyuarakan harapan mereka agar misi Presiden Jokowi berbuah sukses. Di lokasi KTT G-7 di Schloss Elmau, Jerman, para pemimpin dunia pun menyambut Presiden RI dengan hangat dan penuh harapan.
G-7 pun pasti berharap misi Presiden RI bisa terwujud, karena masyarakat di negara mereka pun sedang merasakan ekses ketidakpastian global berupa mahalnya harga energi. Selain itu, Presiden Putin yang akhir-akhir ini seperti terlisolasi dari pergaulan antar-pemimpin negara, juga merasa senang karena Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden G-20 bersedia datang menemuinya dan berdiskusi untuk mencari solusi.
Sebagaimana dipahami bersama, proses perusakan ekonomi global selama dua tahun pandemi Covid-19 kini terus berlanjut oleh ekses dari perang Rusia dan Ukraina. Kerusakan itu ditandai oleh gangguan pada rantai pasok komoditas pangan dan melonjaknya harga energi. Dari hasil identifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dilaporkan bahwa sedikitnya 94 negara atau sekitar 1,2 miliar jiwa mengalami dampak krisis pangan, energi dan keuangan akibat konflik Rusia-Ukraina.
Konsekuensinya, tak kurang dari 70 negara telah mengajukan proposal bantuan. Sudah 69 negara yang proposalnya disetujui dengan nilai bantuan 17 juta dolar AS. Upaya lain yang dilakukan PBB adalah mendorong kesepakatan Rusia – Ukraina agar bersedia kembali ekspor bahan pangan, termasuk pupuk. Tentu saja realisasi dari upaya PBB ini butuh waktu. Sebab, sebagaimana diketahui bersama, Rusia dan negara-negara barat sekutu NATO menggunakan sumber daya ekonomi masing-masing untuk saling menekan.
Rusia menuntut sekutu NATO dan Ukraina harus berbuat lebih dalam upaya mengatasi krisis pangan global. Rusia menilai, dengan menutup pelabuhan untuk kapal-kapal Rusia, sekutu NATO merusak rantai pasok energi, keuangan dan logistik lainnya. Tindakan saling menekan dan saling menyalahkan itu tentu saja harus dicarikan jalan keluarnya.
Presiden Jokowi masih memiliki cara dan kesempatan mencari solusi. Misalnya, Presiden Jokowi bisa saja memanfaatkan forum KTT G-20 di Bali pada Oktober-November 2022 untuk mempertemukan kedua kubu. Dengan bertemu dan berdialog, Rusia dan negara-negara barat sekutu NATO bisa merumuskan solusi terbaik sebagaimana harapan komunitas global.
Masyarakat Indonesia pun saat ini sedang merasakan atau menerima ekses dari ketidakpastian global itu. Harga beberapa komoditas pangan mulai merangkak naik. Selain itu, hari-hari ini pun, Pertamina mewajibkan pembeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite harus mendaftar terlebih dahulu. Pertalite adalah jenis BBM yang disubsidi. Pertamina dan pemerintah tidak ingin subsidi Pertalite salah sasaran atau diborong spekulan. Saat harga energi di pasar dunia melonjak, langkah seperti ini harus ditempuh karena Pertamina ingin melakukan efisiensi dalam pengadaan atau impor Pertalite.
Tahun 2022 ini, Pemerintah menganggarkan Rp 520 triliun untuk subsidi, dengan tujuan utama menahan harga kekinian untuk BBM, harga elpiji 3 kilogram dan menahan tarif listrik saat ini, agar tidak melonjak mengikuti sentimen pasar. Dengan subsidi sebesar itu, daya beli masyarakat diharapkan tetap terjaga agar target pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa tercapai. Sebagaimana diketahui bersama, kekuatan konsumsi atau daya beli masyarakat ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Sebagaimana komunitas masyarakat di berbagai belahan dunia, masyarakat Indonesia pun sudah selayaknya berharap perjalanan kerja Presiden Jokowi yang bermuatan misi damai dan misi kemanusiaan itu berbuah sukses. Menurut PBB, sekitar 193 juta orang mengalami kerawanan pangan di 53 negara atau wilayah pada pada 2021. Tahun 2022 ini, masalah kerawanan pangan di puluhan negara itu tentu semakin serius.
Jika hasil perjalanan kerja Presiden Jokowi berbuah solusi, potensi bencana kemanusiaan bisa diminimalisir.
(Bambang Soesatyo | Ketua MPR RI/Kandidat Doktor Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka)
