JURNALNUSANTARA.NET – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY meluncurkan terobosan strategi kebijakan baru Kreasi Batik yang merupakan akronim dari Kolaborasi, Sinergi, Inovasi Pengembangan Potensi Lokal dengan tagline “Bersama Wujudkan Ekonomi Inklusif”.
Tujuan diluncurkannya kebijakan Kreasi Batik ini adalah untuk mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui reformasi kelurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi guna percepatan pemulihan ekonomi inklusif di DIY.
Hal itu diungkap oleh Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Yuna Pancawati saat ditemui awak media di stand Biro Perekonomian dan SDA Setda Sleman pameran Festival Batik 2022 di Jogja Expo Center pada Sabtu (22/10/2022).
Yuna mengungkapkan, bahwa kebijakan Strategi Kreasi Batik dengan tagline bersama wujudkan ekonomi inklusif ini akan melibatkan unsur pentahelik yaitu peran pemerintah baik pusat maupun daerah, sektor bisnis (industri, pelaku usaha, perbankan), perguruan tinggi, komunitas dan asosiasi serta media baik cetak maupun elektronik.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, seluruh unsur pentahelix dan ditambah dengan silang sektor harus bersinergi dan berkolaborasi bahkan sampai ke tingkat Kalurahan se-DIY,” ungkap Yuna.
“Kami di Biro Admisnistrasi Perekonomian dan Setda DIY siap terjun ke lapangan karena memang tugas kami sebagai koordinator, penentu kebijakan, monitoring sekaligus evaluasinya terkait dengan kegiatan-kegiatan pertumbuhan dan percepatan ekonomi di Yogyakarta,” paparnya.
Yuna juga menambahkan, mewujudkan ekonomi inklusif yaitu dengan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.
“Tentunya kami butuh dan minta dukungan dari berbagai pihak agar ikut terlibat di dalam strategi kreasi batik ini, khususnya untuk ikut mendukung pertumbuhan ekonomi di DIY dan kami siap menjalin koordinasi sampai ke tingkat kalurahan dan silang sektornya,” ujarnya.
“Strategi kebijakan Kreasi Batik ini nantinya akan diperkuat dengan instruksi Gubernur DIY yang akan menjadi payung hukum maupun regulasi dalam petunjuk teknis dan pelaksanaannya,” pungkasnya.(rmd)
